KABUPATEN BOGOR Ditengah Bayang-Bayang PHK Masal, Kenaikan UMK picu Perusahaan Sektor Padat Karya Bangkrut. Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melanda perusahaan atau pabrik padat karya terutama garment di Kabupaten Bogor. (Radar Bogor, Sabtu, 2 Nopember 2024) Kemiskinan dan semakin maraknya mantan karyawari pabrik garment yang beralih profesi menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) serta tingginya angka kejahatan bukan hanya amcaman semata tetapi sudah nyata. Mulainya badai PHK di Bumi Tegar Beriman terjadi pasca Tahun 2021, dimana Upah Minimum Kabupaten (UMK) sudah melebihi batas atas dan UMK Kabupaten Bogor berada di peringkat kedelapan upah tertinggi di Jawa Barat . Sejak Tahun 2021 semakin banyak pabrik garment atau padat karya yang hengkang dari Kabupaten Bogor. Hal ini terjadi karena Perusahaan tidak mampu bersaing, dimana harga pokok produksi menjadi sangat tinggi yang mengakibatkan daya saing juga melemah. Maka untuk mempertahankan order, akhirnya Perusahaan menjadi UMK yang lebih terjangkau. Mencermati hal yang demikian diharapkan pemerintah Kabupaten Bogor memberikan respon dan tanggapan terhadap persoalan investasi di kabupaten Bogor ini salah satunya dengan meningkatkan kemudahan berusaha dan menjaga agar masalah pengupahan tidak menjadi liar dan diluar kendali peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polemik upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang mengalami kenaikan khususnya di Kabupaten Bogor, merupakan masalah yang selalu terjadi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena upah minimum Kab Bogor sudah cukup tinggi. Sejumlah pabrik dan paling banyak disektor padat karya khususnya garmen skala besar di Kabupaten Bogor sudah banyak yang tutup atau relokasi, dan yang paling banyak relokasi ke Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah saat ini merupakan salah satu wilayah yang diminati oleh Investor, dimana salah satu pemicunya adalah UMK yang masih relatif rendah sehingga Perusahaan masih bisa bersaing dalam memperoleh order, kerana hampir bisa dipastikan harga pokok produksi pasti lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Bogor. Pada prinsipnya APINDO Kabupaten Bogor selalu mendukung Peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan APINDO berharap implementasi PP 51 tahun 2023, dapat dilakukan dan berjalan lancar, dengan memperhatikan indeks pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan situasi ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan setempat, sehingga tidak menimbulkan gejolak Hubungan Industrial yang dapat merusak proses penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian angka pengangguran di Kabupaten Bogor dapat ditekan DPK Apindo Kab Bogor akan senantiasa berusaha untuk mempertahankan Investasi di Kabupaten Bogor dan berharap Pemerintah juga bersama-sama dengan serius ikut APINDO mendesak pemerintah pusat bergerak cepat melakukan langkah efektif menyelamatkan industri padat karya di Kabupaten Bogor.