Kemnaker Tegaskan Larangan Diskriminasi dalam Rekrutmen Tenaga Kerja

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa praktik diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan pelanggaran serius dan tidak boleh terjadi di dunia kerja Indonesia.

Ketum APINDO Soroti Tantangan Bonus Demografi: Pengangguran Muda Masih Tinggi, Kualitas Tenaga Kerja Belum Sesuai Kebutuhan Industri

Jakarta — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan momentum bonus demografi. Menurutnya, kualitas tenaga kerja nasional saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan industri, sementara tingkat pengangguran muda masih tergolong tinggi.

Menaker Dorong Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja untuk Maksimalkan Bonus Demografi

Bogor — Dalam upaya mendukung pembangunan ketenagakerjaan nasional, DPK APINDO Kabupaten Bogor menyambut positif arahan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, terkait pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk menghadapi bonus demografi. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dinilai menjadi kunci agar potensi besar ini benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan dan Perbarindo Jalin Kerja Sama untuk Memperluas Perlindungan Sosial Pegawai

Tren Kebutuhan Tenaga Kerja 2025: Fokus pada Sales & Marketing

DPR Akan Memulai Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Besok Setelah Bertemu Perwakilan Buruh

Apindo: Investor Cari Stabilitas, Bukan Sekadar Insentif Sesaat

APINDO MEMBERS GATHERING 2024

Di Penghujung Tahun 2024 ,Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor menggelar kegiatan Members Gathering dan Seminar Pengupahan, di Hotel Green Forest Bogor pada hari Sabtu, 21 Desember 2024.

Wujudkan Link and Match, Kemnaker Luncurkan Permenaker 5/2024

Kementerian Ketenagakerjaan RI menerbitkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2024 yang menjadi landasan hukum untuk pembangunan Sistem Informasi Pasar Kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK). Permenaker ini mendukung pembangunan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) secara mutakhir dan komprehensif.

RECOGNISI PENDIDIKAN LAMPAU

SARANA MENGELIMINIR KONFLIK

Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi untuk Buruh Hingga 50 Ribu Unit